Gejolak Politik Depok Bisa Ganggu Pilkada DKI

Saturday, June 23, 2007

Gejolak Politik Depok Bisa Ganggu Pilkada DKI

PK-Sejahtera Online:

Maraknya unjuk rasa yang menuntut lengsernya Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dinilai orang nomor satu di Depok ini bisa mempengaruhi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Agustus mendatang.

“Pemberitaan yang kurang baik di Depok tentunya akan mempengaruhi Pilkada di DKI Jakarta,” ujar Nur Mahmudi Ismail saat ditemui di kediaman pribadinya di Perumahan Griya Tugu Asri, Selasa (19/6) sore.

Jadi menurut Nur Mahmudi perlu pendewasaan berpolitik, bermasyarakat, dan pemerintahan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
"Perlu pendewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada," tekannya lagi.

Ia juga menilai demonstrasi itu mencerminkan adanya proses ketidaknormalan yang berjalan. Hal itu bisa disebabkan oleh birokrasi atau dari luar birokrat ataupun kombinasi keduanya. Meski demikian, Nur Mahmudi mengaku tidak gusar dengan aksi protes itu.

Nur Mahmudi menuturkan unjuk rasa antidirinya tersebut berakar dari adanya mutasi yang dilakukan pihaknya di lingkungan Pemkot Depok baru-baru ini. Bekas Presiden PK(sekarang PKS) ini menjelaskan proses mutasi itu merupakan hal yang wajar.

Pasalnya, mutasi itu telah dilaksanakan dengan aturan dan kinerja yang ada. Ia membantah pula menerima uang walau sepeser pun untuk menempati posisi tertentu.

Menteri Kehutanan era Gus Dur ini juga menyangkal melakukan kaderisasi PKS dalam jabatan tertentu di lingkungan Pemkot Depok. "Tidak ada itu, PNS dilarang berpolitik," tegasnya. Menurutnya, jabatan bukan hak, tapi kepercayaan dalam melaksanakan tugas yang diemban.

Seperti yang diberitakan Situs Berita Rakyat Merdeka sebelumnya, unjuk rasa menentang kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail di Kota Depok terus berlanjut.

Setelah PKB dan LSM pedukungnya meminta Nur meletakkan jabatan, demonstrasi juga digelar Laskar Pembela Ekonomi Rakyat (Laper) dan
Rakyat Depok Menggugat (RDM). Bahkan LSM tersebut akan mendirikan Posko Lengserkan Nur Mahmudi (PLN) di 63 kelurahan.

Kegagalan Nur dituding lawan politiknya terjadi di segala bidang seperti sektor ekonomi, pembangunan fisik, prasarana kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan lainnya. mak